Kebijakan Penggunaan Buku Nikah Orangtua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Kajian Maslahah Mursalah

Penulis

  • Nur Asiah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Author
  • Emrina UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Author
  • Darania Anisa Anisa Author
  • Yazid Hidayat Siregar Siregar Author

Kata Kunci:

Administrasi Pernikahan,, Buku Nikah Orang Tua, Maslahah Mursalah, Wali Nikah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penggunaan buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan bagi anak perempuan pertama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, serta ditinjau dari sudut pandang maslahah mursalah. Jenis penelitian yang digunakan  yaitu  metode  hukum  empiris  dan  pendekatan  kualitatif.  Datadikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan buku nikah orang tua bertujuan memastikan kejelasan nasab, keabsahan wali nikah, dan tertib administrasi perkawinan. Meski demikian, syarat ini tidak diatur secara tegas dalam nash. Dari sudut pandang maslahah mursalah, kebijakan ini bisa diterima karena mendatangkan kemaslahatan dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan memberikan kepastian hukum dalam proses pencatatan perkawinan. Namun, pelaksanaannya penting untuk mempertimbangkan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah orang tua, yang hilang, dan yang rusak. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembuktian sah lainnya guna menjamin kemudahan pelayanan pencatatan perkawinan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Unduhan

Data unduhan tidak tersedia.

Unduhan

Diterbitkan

13-06-2026

Terbitan

Bagian

Artikel

Cara Mengutip

Kebijakan Penggunaan Buku Nikah Orangtua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Kajian Maslahah Mursalah. (2026). Journal of Legal Society, 2(1), 13-23. https://ojs.um-tas.com/index.php/legalsociety/article/view/12